Parto: monggo diwaos, anda boleh tidak setuju, lho..
Dari penelusuran saya, tukin yang tidak dibayarkan untuk PNS
non dosen di PTNBH disikapi bermacam-macam. Selain ada yang berani
terang-terangan menuntut, ada yang menyatakan institusinya adem saja, namun
memendam gejolak tentang tukin. Gejolak dalam hal ini, condong pada keingin tahuan
kenapa tidak memperoleh, yang cenderung ingin juga mendapatkan. Karena situasi, maka
gejolak ini hanya dipendam saja.
Demo, sesungguhnya (saya setuju) adalah jalan terakhir
setelah beberapa jalan tidak menemui hasil. Pertanyaannya, terkait demo tukin
ini, apakah sudah ditempuh jalan-jalan lain?
Sebelum menjawab hal ini, kita perlu melihat kondisi sosial psikologis
tendik. Tendik, merupakan staf pendukung di perguruan tinggi (PT). PT dalam hal
ini merupakan institusi yang melakukan kegiatan akademik dalam arti luas,
antara dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa inilah, yang kemudian disebut
dengan civitas akademika. Staf tendik, secara kultur menjadi penghuni kelas
ketiga, meski kadang berebut posisi hegemoni juga dengan mahasiswa. Posisi ini
diteguhkan pula dengan kenyataan pejabat di PT memang didominasi oleh staf
dosen, secara politis tendik menjadi terhegemoni. Lengkap sudah posisi ini,
karena hegemoni dilakukan (terjadi) secara struktur dan politis, dan juga
secara kultural.
Demo oleh tendik, beda dengan demo yang dilakukan oleh dosen
atau mahasiswa. Mahasiswa demo, ya tinggal demo, nanti bisa ganti jadwal
kuliah. Kalau toh tidak dapat mengganti jadwal, maka bisa mengulang semester
berikutnya. Dosen yang demo serta meninggalkan jam mengajar, maka tinggal
membuat jadwal ulang dengan mahasiswa untuk mata kuliah yang ditinggalkan.
Selesai.
Demo, yang dilakukan staf tendik memang memiliki risiko
besar, sehingga saya mengatakan perlu nyali besar untuk berani turun dan
melakukan demo. Tendik yang demo, harus melawan diri sendiri, perlu keberanian.
Selain itu juga perlu nyali untuk melawan tekanan dari atasan.
Baik, kembali ke demo tukin. Demo yang dilakukan adalah
menuntut sesuatu yang menjadi HAK. Minimal HAK sebagaimana yang diyakini orang
yang melalukan demo. Dari berita yang tersebar, tukin yang dituntut adalah pra
Perpres 138 2015. Artinya, ada dasar hukum yang diyakini staf tendik, yang mengantarkan
tendik pada pemahaman bahwa mereka memiliki hak pula untuk mendapatkan tukin.
Terkait hal ini, silakan baca tulisan serupa di blog ini.
Beberapa tanggapan
Tanggapan terkait demo staf tendik ini bermacam-macam. Tanpa
saya menuliskan siapa yang memberi tanggapan, saya coba tampilkan intinya pada
tulisan ini, untuk kita cermati.
- “dari pada demo, mending instrospeksi, apakah sudah bekerja
dengan baik, tidak bolos, dan lainnya”
- “dari pada demo menghabiskan enerji, mending tingkatkan
profesionalitas, nanti kita akan berikan penghargaan”
- “kerja dulu yang
benar, tidak usah mikir tukin, saru”
- “teman saya yang dapat tukin, yang kerjanya tambah bagus cuma
1 banding 100”
- “jika tukin diberikan pada yang tidak berhak, bukankah itu
tidak tepat” -->
tidak berhak, dalam hal ini memiliki kemungkinan dua arti: tidak berhak karena
aturan tidak memungkinkan, dan tidak berhak karena kinerjanya buruk.
Ketika saya telusur, pandangan di atas dikeluarkan oleh
orang yang tidak bersangkutan dengan tukin, namun memang terpengaruh baik
secara langsung atau tidak langsung dengan adanya tukin. Pandangan tersebut, muaranya pada kinerja.
Artinya ada keraguan bahwa tendik berhak mendapat tukin, jika dikaitkan dengan
kinerja yang ditunjukkannya.
Paijo: “lah, dari pandangan di atas, kita malah bisa
mengintip karakter mereka, ya tho Kang?”
Karyo: “Iyo, kang. Betul, kita baca saja sebagai hiburan”
Bagi saya, ada yang aneh dengan pandangan di atas. Pandangan
di atas seolah-oleh merampatkan tendik dengan karakter yang sama: kinerjanya
kurang. Padahal, yang tidak mendapatkan tukin itu semuanya. Baik yang
kinerjanya bagus maupun yang tidak atau kurang bagus.
Tukin, merupakan hal yang terkait aturan hukum dan telah jelas
pengecualian dan syaratnya. Sedangkan kinerja, selain terkait kompetensi kerja,
terkait juga dengan kemampuan atasan dalam membina, serta bagaimana dulu atasan
melakukan rekruitmen.
Ada satu tanggapan menarik, “kalau saya jadi tendik, mungkin
saya juga akan melakukan hal serupa”. Dari kalimatnya, tentunya bisa ditebak
bahwa yang mengeluarkan pernyataan tersebut bukan dari staf tendik. Agaknya,
apapun maksudnya, ada kesamaan pandangan si pembuat pernyataan dengan tendik.
Tanggapan bernada positif lainnya, dilakukan untuk mengkounter tanggapan miring
terhadap demo, “jangan berprangka buruk pada demo, ketahui dulu alasan mengapa
melakukan demo”, kemudian “kami melakukan ini untuk mencari kejelasan yang lama
sekali tidak muncul”.
Yang perlu dibuat terang terkait tukin untuk PTNBH
(khususnya pra Perpres 138) kepada staf tendik PNS adalah aturan apa yang menahan tidak bisa cairnya tukin tersebut, kemudian
juga penjelasan kenapa pernah mendapatkan dan kemudian tidak mendapatkan.
Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, adalah apa pendapat institusi terhadap
hak tendik atas tukin ini. Berhak, atau tidak berhak? Pandangan inilah, yang
akan menjadi amunisi awal, untuk bersama-sama mencari kejelasan.
Sebagai “bapak”, PTNBH bersama tendik harus mencari sebab dan
memberikan penjelasan kepada staf tendik. “Dijereng, digelar” secara
bersama-sama, agar diketahui bersama, apa masalahnya. Diskusikan, atau perbandingkan
logika aturan yang dipahami oleh tendik dengan logika yang menjadi dasar tidak
diberikannya tukin. Saya kira, sebagai PT yang berstatus PTNBH, memiliki
ahli-ahli yang dapat melakukan kajian terbaik terkait aturan ini.
Saya khawatir, jika tidak ada kejelasan yang bisa mematahkan
logika yang dibawa oleh tendik, maka masalah tukin di PTNBH hanya akan menjadi
noda hitam yang statusnya menggantung sepanjang masa, dan berpengaruh pada hubungan baik antar unit dan elemen yang ada. Namun, jika ternyata logika
aturan yang dilontarkan tendik adalah yang lebih kuat, maka yang menjadi haknya
pun harus diberikan.
Selain itu, sudah selayaknya orang yang tidak berkepentingan
dengan tukin, untuk tidak membuat pernyataan yang berpotensi menyulut polemik.
Kita harus hormati, usaha tendik dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan tinggat
pendidikan dan pekerjaan yang lebih bervariasi dibanding dosen dan mahasiswa,
tendik memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Tidak bisa, serta merta
disamakan dengan mahasiswa. Atau sebagai sesama pihak yang mendapatkan gaji,
sangat tidak bisa dipandang dengan cara untuk memandang dosen.
